Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Pemancaran PP Postelsiar, Permudah Operator Seluler Merger?

Pemerintah telah mencetak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Pemancaran( PP Postelsiar).

Pemancaran PP Postelsiar, Permudah Operator Seluler Merger?


Tekinfom.com - Pemerintah telah mencetak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Pemancaran( PP Postelsiar). Dengan keberadaan PP Postelsiar ini permudah operator seluler untuk merger ataupun pemerolehan?

Direktur Administrator ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, situasi industri telekomunikasi saat ini tengah sedang tidak segar, di mana mayoritas dari para operator seluler itu keuangannya cedera.

" Jadi, terdapat operator yang setiap tahun Rp3 triliun cedera. Kita juga bimbang, kenapa cedera tetapi masih jalur lalu. Paling tidak peneguhan jadi opsi. Sebenarnya sejak XL dan Axis, banyak operator yang ingin peneguhan, hanya perkara gelombang didapat sama pemerintah," ucap Heru dalam dialog online Indotelko Forum.

Sebagai informasi, XL Axiata mengakuisisi Axis dengan maskawin USD 865 juta pada Maret 2014 dahulu. Setelah dicaplok, gelombang yang digunakan Axis setelah itu dikembalikan ke negara dan setelah itu dilelang oleh pemerintah.

Sementara itu, Sekjen Pusat Amatan Kebijaksanaan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung( ITB) Muhammad Ridwan Effendi mengatakan, cara merger ataupun pemerolehan memang berat dilakukan. Dari bagian industri, pastinya banyak estimasi saat sebelum melakukan aksi korporasi itu.

" Dahulu ingin melakukan merger ataupun pemerolehan karena terdapat yang dibidik, operator terdapat yang kesusahan, bagus finansial ataupun sumber daya( frekuensi- red). Menyangkut sumber, gelombang itu berarti. Merger karena berambisi dapat imbuh sumber daya, meski di sistem perundangan kita tidak otomatis mendapatkan limpahan gelombang," tutur Ridwan.

Biarpun begitu, Ridwan bertukar pandang kalau saat ini untuk mendapatkan bonus gelombang itu dapat dilakukan dengan kegiatan sama gelombang. Disampaikan Ridwan, keringanan memberi gelombang yang tercantum di PP Postelsiar ada di Artikel 47 hingga dengan Artikel 50- an.

" Ujung- ujung di pak menteri sekarang ini akan berikan estimasi, apakah kegiatan sama gelombang itu diperbolehkan ataupun tidak. KPPU juga dapat turun tangan, jika misalkan proporsinya sudah sangat besar dengan pangsa pasarnya, pastinya jadi estimasi tertentu untuk menghapuskan setelah dilakukan post audit," cakap mantan Komisioner BRTI ini.

" PP Postelsiar ini tidak dengan cara khusus mempermudah cara merger ataupun pemerolehan. Sekarang dengan PP ini terdapat pengganti terdapat kegiatan sama( memberi gelombang) tadi," pungkasnya. 

Menembus Batas

Posting Komentar